Oleh : dr. Linda Wiradikusumah

Hari Sabtu yang diwarnai dengan kemacetan total sejak Ciawi, dan disangatkan oleh biang kemacetan yaitu Cicurug, sampai ke Cibadak. Jarak tempuh yang seharusnya dapat ditembus 90 menit saja, ternyata sore itu harus saya tempuh 3 jam atau 180 menit dari RS Ciawi ke Pusdiklat Puskopdit Bogor Banten di Cibadak. Tepat jam 16 saya sudah berada dimeja pendaftaran dan saya dengar eyang Christ didalam kelas telah membuka Lokakarya Pajak itu dihadapan 60 orang perserta yang terdiri dari 20 buah Kopdit se Bogor Banten.

Pajak adalah iuran rakyat terhadap Kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (imbalan) yang secara langsung dapat ditunjukkan oleh negara. (Artinya ketika jalan didepan rumah kita rusak, tidak serta merta segera diperbaiki oleh negara, kendati kita sudah melaporkan melewati RT, RW dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan tidak secara langsung). Dan iuran pajak dari masyarakat itu digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof.Dr.Rochmat Soemitro,SH). Demikian Sutanto Hamid dalam sesi pertamanya Selintas Pajak di Indonesia. Ketua Pengawas Inkopdit (Auditor Nasional) itu juga menjelaskan masalah batas waktu pembayaran pajak di Kantor Pos, Bank atau langsung di Kantor Pajak. Bahwa PPh ps 21 batas waktu penyetorannya ditunggu sampai tanggal 10, bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh ps 23, penyetorannya juga sama seperti PPh ps 21, sedangkan PPh ps 25 diberikan kesempataan sampai batas waktu tanggal 15, bulan takwin berikutnya, setelah masa pajak berakhir. Sutanto Hamid menambahkan bahwa SPT (Surat Pemberitahuan), adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perbajakan. Biasanya SPT terdiri dari satu atau dua surat, tetapi lampirannya cukup banyak, begitu Sutando menambahkan.

Sesi selanjutnya diborong oleh RAY. Soesilo dengan aplikasi teori dan praktek dalam mengisi PPh ps 21, PPh ps 23 dan PPh ps 25, lengjkap dengan sistem pelaporannya. RAY Soesilo dengan cepat (mengingat waktu terbatas) memandu peserta untuk mengisi formulir 1721 tentang SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21, dengan memakan waktu hampir 12 menit. Berikutnya Formulir 1721-A lampiran I SPT Tahunan Pajak Penghasilan ps 21, pengisiannya cukup rumit karena menyangkut tentang daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua. Namun pengisiannya hanya memakan waktu 8 menit. Kini giliran 1721-A1 yaitu tentang perhitungan tunjangan hari tua., yang dipandang cukup rumit seperti penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan yang pengisiannya harus mengurangi angka yang terdapat dalam point 16, dikurangi angka yang terdapat dalam point 17. sungguh antik, dan kelabakanlah mereka yang kurang lincah dan kurang tanggap. Apalagi yang datang terlambat, akan sangat sulit mengadaptasi hitungan-hitungan itu. Waktu yang diserap untuk mengisi 1721-A1 selama 17 menit. Dan waktu istirtahat untuk shalat dan makan siangpun tiba. Peserta tidak mau beranajak dari tempat duduknya, mereka masih saling penasaran memraktekkan 1721-A1

Kita segera bergegas ketika suara eyang Christ menggema kembali lewat pengeras suara, agar para peserta segara masuk kedalam klas. Nampaknya kali ini eyang ditugasi “ngoprak-oprak” peserta. Karena padatnya sesi dan cekaknya waktu, maka perlu motivator handal untuk memotivasi agar peserta tetap semangat dan menyadari bahwa materi kali ini memang benar-benar langka dan perlu dipahami oleh para pesserta. RAY. Soesilo mulai dengan 1721-B tentang penerima penghasilan yang dikenakan PPh ps 21 bersifat final / pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, dilanjutkan dengan praktek pengisian 1721-C yaitu tentang daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan komisaris, dewan pengawas dan tenaga ahli. Dalam 1721-C terbagi menjadi dua bagian. Bagian A adalah Pengurus, dewan komisaris dan dewan pengawas, sedangkan di Bagian B pra tenaga ahli. RAY Soesilo juga menjelaskan terkenanya PPh ps 23, jadi ketentuan dalam ps 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Obyek pemotongan PPh ps 23 meliputi bunga, jasa, imbalan, diskonto, royalty (atas aset tak berwujud). Kecuali itu juga hadiah, bunga simpanan yang dibayarkan oleh Kopdit. Jasa teknik juga terkena PPh ps 23, jasa menajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa-jasa lain. Bahkan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hartapun terkena PPh ps 23.

Lokakarya sehari suntuk itu ditutup oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pengembangan Pusdiklat Puskopdit Bogor Banten eyang Christ tepat pada pukul 15.00.dan usailah kegiatan itu. Lokakarya yang dijubeli oleh puluhan anggota Kopdit itu adalah yang pertama diadakan dan dimotori oleh RAY Soesilo (Manajer Kopdit CU Melati) dan Sutanto Hamid (Ketua Pengawas Inkopdit). Lokakarya berjalan lancar dan tertib sesuai jadwal yang ditentukan dengan respon positif dari para peserta Lokakarya. Frans Tantri Dharma dari Kopdit CU Cemara Lestari dalam kesan dan pesannya menyebutkan bahwa ilmu baru bagi Kopdit itu harus tersebar dan tersosialsisasi, sehingga kita semua menjadi warga negara yang taat pajak. Sebagian peserta berkomentar waktunya terlalu pendek sehingga tidak seluruh materi dapat dipahami dan diresapi.